Tentang SIPD

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya pembangunan Website Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Banggai.

Website ini menyajikan kumpulan data numerik, yang terdiri dari 8 kelompok data : Data Umum; Sosial Budaya; Sumber Daya Alam; Infrastruktur; Industri, Perdagangan, Keuangan, Koperasi Usaha dan Investasi; Ekonomi dan Keuangan; Politik, Hukum, dan Keamanan serta Insidental.

Pengelompokan kedalam 8 Jenis kelompok data tersebut merupakan standar yang terdapat dalam SIPD sehingga daerah-daerah lain di Indonesia yang melaksanakan pendataan dalam kemasan SIPD juga melaksanakan pendataan dalam 8 jenis kelompok data dengan harapan bahwa kondisi masing-masing daerah dapat dibandingkan secara nasional.

Data yang tersaji dalam website ini diharapkan dapat berfungsi dan bermanfaat secara optimal bagi semua pihak yang memerlukan, khususnya pada pengambilan kebijakan pembangunan di Kab. Banggai.

Disadari bahwa data yang tersaji dalam website ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan masukan untuk penyempurnaannya sangat diharapkan.

Semakin maju suatu negara/ daerah, semakin tinggi tuntutan terhadap penyediaan data dan informasi yang akurat. Berdasarkan asumsi tersebut, urgensi penyediaan data menjadi sejalan dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah. Disamping untuk keperluan perencanaan, data diperlukan untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang efektif.

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04 /1791 /Bangda, tanggal 31 Oktober 2003 perihal Rencana Kegiatan Program Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia diintruksikan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi melalui penyusunan basis data ke dalam “delapan kelompok data” berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi. Diupayakan pula untuk memudahkan berbagai pihak mengakses data yang disajikan dalam website ini.