Data SIPD

Data SIPD



Ringkasan APBD


Tampilkan Data Dari Tahun : Sampai Tahun :

NO NAMA NILAI SATUAN DATA SUMBER GRAFIK
1
     I. Pendapatan Daerah
Ada
2
          1). Pendapatan asli daerah
Rp JutaAda
3
               1. Pajak Daerah
Rp JutaAda
4
               2. Retribusi Daerah
Rp JutaAda
5
               3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp JutaAda
6
               4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Rp JutaAda
7
               5. Rasio Kemandirian
%Ada
8
               6. Rasio Efektifitas
%Ada
9
               7. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Belanja APBD
%Ada
10
               8. Persentase Pertumbuhan PAD
%Ada
11
               9. Pelampauan Penerimaan PAD
Rp JutaAda
12
               10. Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah
Rp JutaAda
13
          2). Dana perimbangan
Rp JutaAda
14
               1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Rp JutaAda
15
                    1). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan
%Ada
16
                    2). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah
%Ada
17
                    3). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Total Belanja APBD
%Ada
18
                    4). Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
%Ada
19
               2. Dana Alokasi Umum
Rp JutaAda
20
                    1). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan
%Ada
21
                    2). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah
%Ada
22
                    3). Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total Belanja APBD
%Ada
23
                    4). Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum
%Ada
24
               3. Dana Alokasi Khusus
Rp JutaAda
25
                    1). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan
%Ada
26
                    2). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah
%Ada
27
                    3). Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total APBD
%Ada
28
                    4). Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus
%Ada
29
               4. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Belanja APBD
%Ada
30
               5. Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan
%Ada
31
          3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Rp JutaAda
32
               1. Hibah
Rp JutaAda
33
               2. Dana Darurat
Rp JutaAda
34
               3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
Rp JutaAda
35
                    1). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain-Lain Pendapata
%Ada
36
                    2). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Pendapatan Daerah
%Ada
37
                    3). Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Total Belanja APBD
%Ada
38
                    4). Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
%Ada
39
               4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp JutaAda
40
                    1). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
%Ada
41
                    2). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah
%Ada
42
                    3). Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Terhadap Total Belanja APBD
%Ada
43
                    4). Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
%Ada
44
               5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
Rp JutaAda
45
               6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah
Rp JutaAda
46
               7. Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap Total Belanja APBD
%Ada
47
               8. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan
%Ada
48
     II. Belanja Daerah
Rp JutaAda
49
          1). Belanja Tidak Langsung
Rp JutaAda
50
               1. Belanja tidak langsung pegawai
Rp JutaAda
51
                    1). Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Tidak Langsung
%Ada
52
                    2). Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah
%Ada
53
                    3). Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai
%Ada
54
               2. Belanja bunga
Rp JutaAda
55
               3. Belanja subsidi
Rp JutaAda
56
               4. Belanja hibah
Rp JutaAda
57
               5. Belanja bantuan sosial
Rp JutaAda
58
               6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan  Desa
Rp JutaAda
59
               7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan  Desa
Rp JutaAda
60
               8. Belanja Tidak Terduga
Rp JutaAda
61
               9. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Jumlah Belanja Daerah
%Ada
62
               10. Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
%Ada
63
               11. Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Rp JutaAda
64
                    1). Belanja Gaji dan Tunjangan
Rp JutaAda
65
                    2). Belanja Tambahan Penghasilan
Rp JutaAda
66
                    3). Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH
Rp JutaAda
67
                    4). Belanja Pemungutan Pajak Daerah
Rp JutaAda
68
               12. Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Rp JutaAda
69
                    1). Belanja Honorariun PNS
Rp JutaAda
70
                    2). Belanja Uang Lembur
Rp JutaAda
71
                    3). Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Rp JutaAda
72
                    4). Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Rp JutaAda
73
                    5). Belanja Premis Asuransi Kesehatan
Rp JutaAda
74
                    6). Belanja Makanan dan Minuman Pegawai
Rp JutaAda
75
                    7). Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Rp JutaAda
76
                    8). Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
Rp JutaAda
77
                    9). Belanja Perjalanan Dinas
Rp JutaAda
78
                    10). Belanja Perjalanan Pindah Tugas
Rp JutaAda
79
                    11). Belanja Pemulangan Pegawai
Rp JutaAda
80
                    12). Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain
Rp JutaAda
81
          2). Belanja Langsung
Rp JutaAda
82
               1. Belanja langsung pegawai
Rp JutaAda
83
                    1). Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung
%Ada
84
                    2). Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah
%Ada
85
                    3). Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai
%Ada
86
               2. Belanja barang dan jasa
Rp JutaAda
87
                    1). Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung
%Ada
88
                    2). Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah
%Ada
89
                    3). Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa
%Ada
90
               3. Belanja modal
Rp JutaAda
91
                    1). Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung
%Ada
92
                    2). Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
%Ada
93
                    3). Persentase Pertumbuhan Belanja Modal
%Ada
94
               4. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
Rp JutaAda
95
               5. Rasio Belanja Langsung Terhadap Jumlah Belanja Daerah
%Ada
96
               6. Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung
%Ada
97
               7. Persentase Pertumbuhan Total Belanja
%Ada
98
     III. Pembiayaan Daerah
Ada
99
          1). Penerimaan pembiayaan
Rp JutaAda
100
               1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
Rp JutaAda
101
               2. Pencairan dana cadangan
Rp JutaAda
102
               3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp JutaAda
103
               4. Penerimaan pinjaman daerah
Rp JutaAda
104
               5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Rp JutaAda
105
               6. Penerimaan piutang daerah
Rp JutaAda
106
          2). Pengeluaran pembiayaan
Rp JutaAda
107
               1. Pembentukan dana cadangan
Rp JutaAda
108
               2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
Rp JutaAda
109
               3. Pembayaran pokok utang
Rp JutaAda
110
               4. Pemberian pinjaman daerah
Rp JutaAda
111
               5. Pembayaran Kegiatan Lanjutan
Rp JutaAda
112
               6. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
Rp JutaAda
113
               7. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
Rp JutaAda
114
          3). Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
Rp JutaAda